CTV Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Kades Sarman Kritisi Soal Mekanisme Bansos Covid19

Kades Sarman Kritisi Soal Mekanisme Bansos Covid19

WANGON, BANYUMAS - Di tengah penyebaran wabah virus corona (Covid-19), pemerintah pusat menyatakan akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak virus corona (Covid-19).
Pembagian bansos yang berupa paket sembako sudah berlangsung sejak pekan kedua di bulan April 2020.
Untuk pembagian bansos memang tersebar ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Namun, masih banyak warga yang mengklaim tidak mendapatkan bansos tersebut.
Akibatnya, sejumlah warga justru melakukan protes kepada ketua RT maupun RW setempat.
Hingga akhirnya para ketua RT dan RW melakukan protes kepada pemimpin daerah tersebut dan mengatakan bahwa data dari pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Hal serupa juga dilakukan oleh Sarman, Kepala Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Melalui video yang beredar di sosial media Facebook, Sarman melakukan protes kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati setempat lantaran data yang diusulkan untuk mendapatkan bansos nyatanya tak sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan.
Dalam video berdurasi 3:43 itu dia menjelaskan bahwa dirinya dimintai untuk mendata warganya sebanyak 300 orang.
Setelah mengirimkan data tersebut, Sarman mengatakan hanya mendapatkan bansos untuk 175 orang.
Menurut Salman, dari 175 orang yang dinyatakan mendapat bansos justru hanya sekitar 7 orang yang Salman usulkan.
Oleh karenanya, Sarman meminta kepada pemerintah untuk tidak mengadu domba antara warga dengan pihaknya.
Sebab, dari warga-warga miskin yang didata olehnya, justru para orang dengan kondisi ekonomi mampu yang mendapatkan bansos tersebut. Hal inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial hingga pertentangan antar warga.
Dengan demikian, Salman meminta kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan data terkait hal ini.
Mengutip dari akun Facebook Dyah R T, berikut isi pesan dalam video yang dibagikan pada Jumat (1/5/20).
"Assalamualaikum, wr,wb. Saya Kepala Desa Randegan, Sarman, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Saya ingin memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat baik di desa saya maupun di seluruh Indonesia, bahwa inilah kegiatan perangkat saya. Boleh dikatakan desa saya ini desa yang betul-betul padat, betul-betul menguasai IT sehingga semua terdaftar seluruh penduduk.
Jadi dengan adanya isu-isu atau rencana dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan Covid-19 kepada seluruh masyarakat desa Radegan, atau bahkan seluruh Indonesia, kami sudah mengusulkan, dari sekian ribu KK kemarin kita dimintai data oleh Bapak Bupati, kita sudah mengirimkan.
Lihat, di semua laptop kami semua perangkat menyanding semua data, seluruh dari kami semuanya perangkatnya menyanding laptop sehingga tau betul mana masyarakat yang memang layak, mana yang tidak, berapa KK-nya, berapa NIK-nya, apapun data yang kita minta pasti ada.
Dan itu anehnya, apapun yang kita usulkan ibarat kita mau melempar mangga, kita baru mau melempar mangganya sudah jatuh, kita dimintai data, data belum dikirimkan kita sudah turunkan.
Dan ini yang terbaru saudara-saudara, kita dimintai data 300 orang. Kita usulkan 300 orang, kita hanya dapatkan 175 orang. Dan anehnya yang 175 orang itu pun hanya sekitar 7 orang yang sama yang kita usulkan.
"Jadi 300 orang itu, ternyata hanya 7 orang yang dapat sesuai dengan data, yang lainnya tidak sesuai dengan data. Inilah anehnya data-data di Indonesia.
Bapak Presiden yang terhormat, kami tau niat bapak bagus, tetep prakteknya di dinas sosial, prakteknya di lapangan tidak sesuai. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kami jangan dibenturkan dengan warga, kami jangan diadu domba.
Kami sudah bekerja keras, menyandingkan data sesuai dengan real apa yang ada tapi turunnya data tidak sesuai dengan apa yang saya usulkan, tidak sesuai dengan data-data yang kami peroleh di masyarakat.
Inilah yang kami mohon dengan sangat kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden dimanapun itu uber Kepala Desa itu sangat menyakitkan karena tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan, data dari dinas sosial tidak sesuai dengan yang kita usulkan.
Kita disuruh mendata, data saja belum diusulkan kita sudah dapat data, kita usulkan data yang keluar tidak sesuai dengan yang kita usulkan.Ini karena itulah, desa terjadi kekacauan, sirik antar tetangga antara teman, yang satu dapat yang satu tidak. Yang diusulkan tidak dapat, yang tidak diusulkan dapat. Yang kaya dapat, yang sudah makmur dapat, yang miskin tidak dapat.
Inilah keadaan kita, kekacauan di dinas sosial atau di kementrian apa kita tidak tau, yang jelas data yang kita usulkan tidak sesuai dengan apa yang kita usulkan.
Terima kasih, wassalamualaikum wr,wb." Punkas Sarman.(*)

#cov

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.