.jpg)
| Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua. |
MANOKWARI, PAPUA BARAT – Pemerintah Provinsi se-Tanah Papua menandatangani Piagam Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua dalam Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua yang digelar di Manokwari.
Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan, komitmen kolaborasi sebenarnya telah dimulai sejak Papua dan Papua Barat masih menjadi dua provinsi. Namun, setelah pemekaran wilayah menjadi enam provinsi di Tanah Papua, sinergi dan koordinasi dinilai perlu diperkuat kembali.
“Kesepakatan berkelanjutan sudah kita mulai bersama Papua dan Papua Barat. Dengan adanya pemekaran menjadi enam provinsi, kita harus melanjutkan sinergi dan koordinasi,” ujar Dominggus dalam sambutannya.
Kesepakatan tersebut dibangun melalui rangkaian pertemuan dan konsolidasi sejak 2025. Tujuannya, agar Tanah Papua dikelola sebagai satu kesatuan bentang hidup ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis yang utuh. Langkah ini diharapkan selaras dengan visi Papua Emas 2041 dalam Rancangan Induk Pembangunan Papua (RIPP), menuju Tanah Papua yang maju, mandiri, dan bermartabat.
Sebagai benteng terakhir hutan hujan tropis utuh terbesar di kawasan Asia-Pasifik, Tanah Papua berada di titik krusial antara tanggung jawab konservasi global dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menginisiasi pendekatan Joined-up Government yang berpuncak pada pertemuan para gubernur.
Dominggus menyebut, inisiatif kolaborasi juga merujuk pada sembilan pesan Lembah Baliem serta memperkuat kerja sama melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua. “Pertemuan ini diharapkan memperkuat koordinasi antarprovinsi agar sejalan dengan semangat kerja sama yang telah dibangun,” katanya.
Forum ini juga menjadi momentum strategis untuk menjembatani pertukaran pengetahuan antara komunitas ilmiah dan pengambil kebijakan. Dukungan riset dan solusi iklim berbasis alam (Nature-based Climate Solutions/NbCS) diharapkan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dan berorientasi jangka panjang.
Sejalan dengan visi Papua 2100 dan Deklarasi Manokwari, sinergi antara sains dan kebijakan dinilai menjadi kunci untuk menjaga keanekaragaman hayati Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Momentum ini semakin relevan di tengah transisi pemerintahan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto serta pasca penyelenggaraan UNFCCC COP30 di Brasil.
Melalui inisiasi Papua Delivery Unit (Badan Kolaborasi), hasil Konferensi Internasional Nature-based Climate Solutions akan dirangkum dan diintegrasikan dalam kesepakatan bersama para gubernur. Fokus utama pertemuan ini adalah memperkuat komitmen politik enam pemerintah provinsi di Tanah Papua berbasis data dan temuan ilmiah yang kredibel, guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi tanpa ketergantungan pada deforestasi.
Kegiatan ini merupakan rangkaian Konferensi Internasional ke-12 dan Konferensi Internasional NbCS, yang mempertemukan unsur sains, kebijakan, dan komitmen politik dalam satu forum terpadu untuk merumuskan arah pembangunan berkelanjutan lintas provinsi.
Tentang Tanah Papua
Tanah Papua merupakan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan luas sekitar 39 juta hektare, di mana sekitar 80 persen masih berupa hutan utuh. Kawasan ini menyimpan sekitar 15 miliar ton karbon dan menjadi rumah bagi sekitar 250 kelompok masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
Sebagai wilayah dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia dan tingkat endemisme tinggi, Papua memiliki nilai ekologis dan sosial yang sangat strategis. Namun di tengah status otonomi khusus dan dorongan pembangunan ekonomi, kawasan ini menghadapi tekanan peningkatan deforestasi dan konflik lahan akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, program pangan skala besar, serta pembangunan infrastruktur.
Komentar0