Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin : Modus Mempremiumkan Pertalite?

Usai Luhut Bikin Ribet Urusan Migor, Kini Giliran Pertamina Mumet Soal Beli Pertalite

CTVINDONESIA, OPINI - Belum kelar urusan minyak goreng dibikin ribet oleh Luhut Panjaitan dengan modus di-peduli.lindungi-kan, kini giliran pertalite akan mengalami nasib yang sama.

Setelah tak berani terbuka menaikan BBM jenis pertalite dan solar, pertamina menempuh modus baru, bikin ribet meniru gaya Luhut Panjaitan.

Demikian opini Sastrawan politik Ahmad Khozinudin yang dilansir dari @gerakanperubahan, Rabu (29/6/2022) Siang.

PT. Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT. Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite dan juga BBM Solar Subsidi.

Pembeli Pertalite diwajibkan untuk mendaftar ke website MyPertamina mulai 1 Juli 2022 ini.

Pihak Pertamina akan memberikan waktu kepada masyarakat pembeli bensin Pertalite untuk segera mendaftar ke website MyPertamina.

Jika sampai waktu yang ditentukan konsumen belum mendaftar, maka konsumen tersebut tidak bisa membeli BBM Pertalite, melainkan diarahkan untuk membeli BBM jenis produk yang lain seperti Pertamax Cs. (27/6).

Luar biasa, pertalite akan mengikuti nasib premium. Dulu, premium menghilang dengan modus 'premium dalam pengiriman' dan akhirnya selamanya menghilang dari peredaran.

Kini, dengan modus aplikasi yang ribet, kendaraan akan dipaksa migrasi ke Pertamax yang harganya sudah lebih dahulu dinaikan menjadi Rp 12.500 sampai Rp 13.000 per liter.

Dengan dalih tak terdaftar di Mypertamina, aplikasi eror, pendaftaran gagal, kendaraan ogah ribet, dikejar macet dan antrian, pada akhirnya masyarakat dipaksa pindah ke pertamax.

Sejalan dengan itu, pasokan pertalite dikurangi dan akhirnya boleh jadi bernasib sama seperti premium.

Untuk meredam protes dan demo rakyat, RUU KUHP yang mengandung sanksi pidana bagi tukang kritik dan tukang demo akan segera disahkan. Akhirnya, rakyat tak bisa berteriak, dipaksa bungkam meski beban hidup semakin berat.

Rezim Jokowi akan berulang-ulang memutar kaset dengan nyanyian 'Subsidi membebani APBN' namun tak peduli kebijakan memaksa migrasi ke pertamax sangat membebani rakyat.

Rezim hanya peduli menuruti agenda kapitalisme global untuk melakukan liberalisasi migas hingga sektor hilir (eceran) setelah sektor hulu (lifting) telah dahulu di liberalisasi.

Apakah rencana jahat yang membebani rakyat ini akan dijadikan ajang kampanye Capres ? atau setidaknya, orang-orang yang digadang-gadang menjadi capres akan bicara hal ini ?

Tidak akan pernah. Para capres paling hanya akan berlomba bermain citra, dari mengeksploitasi pedagang bakso hingga memakai baju koko.

Mereka tidak akan bicara soal kemandirian energi, memotong tangan oligarki di sektor energi dan hajat rakyat lainnya, karena sejatinya siapapun capres tak akan lolos menjadi presiden tanpa dukungan oligarki.

Demikianlah, demokrasi terus memeras keringat rakyat sambil terus berteriak : untuk dan atas nama rakyat. Demokrasi telah menjadikan 'sihir kedaulatan rakyat' untuk melayani kepentingan oligarki. ***

Sumber : WAG@gerakanperubahan